Teruslah belajar hingga langkahmu menapak ke syurga-Nya

Barrier dalam Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

Pelaporan insiden keselamatan pasien (IKP) di fasilitas pelayan kesehatan baik primer maupun sekunder adalah hal yang penting dan bermanfaat. Pelaporan insiden dapat digunakan untuk evaluasi dan pembelajaran agar kasus serupa atau kasus lain tidak terulang atau terjadi di institusi terssebut. Pelaporan juga dapat menjadi kajian nasional jika pencatatannya baik dan valid. Di berbagai negara di dunia, berbagai penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data sistem laporan keselamatan pasien yang berlaku secara nasional. Negara-negara di Eropa seperti Inggris dan Spanyol memberikan contoh yang baik dalam berbagai jurnal penelitian mengenai pentingnya membangun suatu cara yang baik agar laporan keselamatan pasien dapat sustainable dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya(European Comission, 2014). Negara-negara lain di Asia seperti Malaysia juga telah menghasilkan penelitian berdasarkan sistem laporan keselamatan pasien (Makeham et al., 2015) .

Dalam sebuah tulisan yang termuat dalam jurnal internasional, sistem pelaporan keselamatan yang digunakan baik secara lokal maupun nasional masih dipertanyakan validitas dan manfaatnya dalam menggambarkan kondisi patient safety di suatu institusi maupun secara nasional (Howell et al., 2015). Pelaporan umumnya masih bersifat under-reported atau tidak semua kejadian dilaporkan. Hal tersebut sebabakan oleh beberapa hal yang menjadi kendala.

Secara umum, di berbagai penelitian disebutkan bahwa barrier dalam pelaporan keselamatan pasien umumnya disebabkan oleh faktor budaya yang belum terbangun. Istilah yang sering digunakan adalah safety culture atau patient safety culture belum terbangun dengan baik. Hal ini akan termanifestasi dengan munculnya budaya saling menyalahkan (blaming) yang pada akhirnya menimbulkan fearness dan ketidak percayaan dalam melaporkan maupun mengkaji suatu laporan (Vrbnjak et al., 2016). Manisfestasi lain yang muncul dari belum terbentuknya budaya keselamatan adalah petugas merasa tidak penting, menambah beban dokumentasi dan lain sebagainya yang menyebabkan tidak optimalnya pelaporan. Pelaporan juga dianggap sebagai masalah dokumentasi saja tanpa menganggap penting makna di balik penulisan dan investigasi yang dilakukan atas sebuah laporan IKP.

Belum semua profesi memiliki peran yang optimal dalam pelaporan keselamatan pasien. Perawat seringkali masih menjadi agen yang paling rajin melaporkan IKP (Evans et al., 2006). Kolaborasi antar profesi sebenarnya diharapkan mampu memperkuat dan memperdalam investigasi dan analisis masalah atas laporan yang disusun. Komitmen dan feedback positif dari manajerial juga diperlukan agar staf konsisten melaporkan dan laporan yang disusun benar-benar valid dan dapat dimanfaatkan institusi. Safety culture yang positif diperlukan dari top management agar patient safety dapat berjalan by default.

 

REFERENSI:

European Comission, 2014. Reporting and learning systems for patient safety incidents across Europe.

Evans, S.M. et al., 2006. Attitudes and barriers to incident reporting: a collaborative hospital study. Quality & safety in health care, 15(1), hal.39–43. Available at: http://qualitysafety.bmj.com.iclibezp1.cc.ic.ac.uk/content/15/1/39.full.

Howell, A. et al., 2015. to Compare Hospital Safety ? Results from a Quantitative Analysis of the English National Reporting and Learning System Data. PLoS ONE, 61, hal.1–15.

Makeham, M; Pont, L; Prgomet, M; Carson-Stevens, A; Lake, Rebecca; Purdy, H; Westbrook, J., 2015. Patient safety in primary healthcare: an Evidence Check review,

Vrbnjak, D. et al., 2016. Barriers to reporting medication errors and near misses among nurses: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 63, hal.162–178.

 

Posted in artikel ilmiah Tagged with: , , , , ,

Pentingnya Empowerment Tenaga Non-Kesehatan “First Contact” dalam Mencegah “Delays in Treatment” di Faskes Primer

Sejak The Institute of Medicine (IOM) mempublikasikan “To Err is Human” pada tahun 1999, fokus terhadap upaya meningkatkan patient safety di pelayanan kesehatan terus menjadi perhatian. Dalam laporan tersebut didapatkan bahwa sebanyak 48.000 sampai dengan 98.000 kematian per-tahun terjadi akibat medical error dan sebenarnya dapat dicegah (Kohn et al., 2000). Hal tersebut turut melatar belakangi amat diperlukannya penerapan patient safety di layanan kesehatan primer.

To Err is Human” pada mulanya berfokus pada kesalahan-kesalahan yang bersifat sebagai commission seperti operasi pada sisi yang salah. Pada perkembangannya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pada outpatient setting  seperti pada rawat jalan termasuk pada layanan primer, upaya perbaikan yang paling memungkinkan dapat dilakukan adalah mencegah ommision atau kondisi di mana seharusnya pasien mendapatkan pertolongan/ perawatan namun tidak mendapatkannya (Henriksen et al., 2005). Sebagaimana dinyatakan oleh The National Committee for Quality Assurance (NCQA) pada tahun 2004 bahwa 42.000 hingga 79.000 kematian pertahun sebenarnya dapat dicegah jika mendapatkan perawatan yang konsisten dan standar yang sama (cit. Henriksen et al., 2005).

Delays in treatment adalah salah satu bentuk ommision yang sering terjadi di layanan primer. Menurut JCI (Joint Commission International, 2015), a delay in treatment adalah suatu kondisi di mana pasien tidak mendapatkan penatalaksanaan – baik itu pengobatan, pemeriksaan laboratorium, terapi fisik, atau berbagai jenis penatalaksanaan lain – yang seharusnya telah dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu.

Pada tahun 2014, Joint Commission’s Office of Quality and Safety menganalisis 73 kasus sentinel yang merupakan akibat dari delays in treatment. Dari seluruh kasus tersebut, 48 orang meninggal dunia. Pada tahun 2010-2014 didapatkan 522 kejadian sentinel terkait delays in treatment. Sejumlah 415 orang meninggal dunia, 77 orang kehilangan fungsi tubuh permanen, dan 24 kasus mengalami tambahan perawatan yang tidak diharapkan seperti pemanjangan lama rawat inap. Dalam studi AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality, 2009) juga didapatkan 28 % dari 583 kesalahan diganosis adalah mengancam jiwa atau menyebabkan kematian atau cacat permanen.

Penyebab utama dalam analisis akar masalah pada 73 kasus sentineld i atas meliputi assessment yang tidak adekuat, buruknya planning¸ kegagalan dalam komunikasi, dan faktor manusia. Kesempatan yang hilang pada kasus deays in treatment  dapat berasal dari faktor-faktor kognitif atau sistemik, atau mungkin dapat dikaitkan dengan faktor-faktor yang mencolok seperti lapses/ penyimpangan dalam akuntabilitas atau bukti yang nyata adanya kelalaian dari tanggung jawab. Penyebab-penyebab mungkin termasuk sistem penjadwalan yang buruk, jumlah staf yang kurang, buruknya komunikasi, salah diagnosis, dan lain-lain (JCI, 2015).

Penatalaksanaan yang terlambat dapat memperburuk prognosis suatu penyakit dan meningkatkan beban biaya dalam penatalaksanaan pasien. Beberapa kasus yang memerlukan penilaian cepat seperti serangan asthma, nyeri dada, sakit kepala terkait hipertensi emergensi atau stroke, dan lain sebagainya seringkali terlambat dikenali oleh petugas entry poin di pelayanan kesehatan primer. Primary care di negara berkembang seperti Indonesia dengan jumlah tenaga kesehatan dan sumber daya terbatas membutuhkan sistem penanganan kegawat daruratan yang baik, termasuk bagaimana mengidentifikasi kegawat daruratan pada saat pasien masuk ke fasilitas kesehatan.

Banyak penelian terkait delays in treatment berfokus pada peran dokter di layanan primer dan atau perawat, namun hanya sedikit yang meninjau aspek di balik keterlambatan penanganan maupun rujukan secara lebih luas (Mellor et al., 2015)a.  Penelitian oleh Mellor et al. (2015)b dalam kasus stroke menyebutkan bahwa salah satu aspek penentu dalam keterlambatan penaganan adalah peran resepsionis pada primary care serta kegagalan petugas dalam mengenali dan merujuk pasien sebagai penderita serangan akut.

Ramanayake et al. (2014) menjelaskan mengenai pentingnya tenaga non-kesehatan yang terlatih dengan baik untuk mengenali dan memprioritaskan pelayanan terhadap pasien dengan keadaan gawat darurat baik pada saaat pendaftaran maupun masuknya pasien ke fasilitas kesehatan. Pasien dan keluarganya dalam antrian pendaftaran seringkali tidak dapat mengenali kondisi life threathening meskipun menampilkan gejala yang khas. Dalam sebuah studi simulasi telpon oleh Mellor et al. (2015)b terhadap resepsionis pada primary care menunjukkan      bahwa tidak semua staf dapat mengidentifikasi dan merujuk pasien dengan serangan stroke dengan tepat. Penelitian oleh Nilsson et al. (2016) tentang-faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penanganan pasien acute myiocard infarc juga menyebutkan bahwa primary care sebagai first medical contact dengan sistem dan sumber dayanya berpengaruh signifikan (p < 0,001).

Terpenuhinya kualitas pelayanan termasuk di dalamnya patient safety sejak pasien masuk juga dituntut secara eksternal dalam standar Akreditasi Puskesmas maupun Klinik dan Dokter Praktik Mandiri. Dalam Bab VII tentang Layanan Klinis Berorientasi Pasien mengandung elemen terpenuhinya patient safety sejak pendaftaran. Namun demikian, standar ini baru menggunakan proses identifikasi pasien risiko jatuh sebagai salah satu indikator yang dapat diterapkan kepada petugas non-kesehatan. Belum tercantum aspek lain yang lebih luas terkait keselamatan pasien di bagian pendaftaran atau tempat masuk pertama pasien dan keluarga di fasilitas kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan primer seperti Puskesmas di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia dengan jumlah pasien per-hari dapat mencapai lebih dari 100 orang sumber daya dan jumlah tenaga kesehatan terbatas perlu menyusun sistem yang tepat guna mencegah keterlambatan penanganan pasien gawat darurat. Dokter dan perawat dengan jumlah yang terbatas seringkali tidak dapat melakukan triase pada tumpukan pasien yang datang di Puskesmas. Puskesmas umumnya tidak memiliki instalasi gawat darurat yang terstandar. Oleh karena itu, skrining oleh petugas non-kesehatan seperti petugas pendaftaran dan satpam perlu diupayakan. Belum adanya alat yang baku yang dapat digunakan oleh petugas non-kesehatan sebagai garda pertama entry point pasien di fasilitas kesehatan dalam skrining kegawat daruratan pasien di primary care merupakan masalah yang penting untuk diteliti guna meningkatkan patient safety. Petugas perlu dilatih untuk mengenali dan mengatasi keadaaan gawat darurat saat kontak pertama dengan pasien.

 

REFERENSI:

Henriksen K, Battles JB, Marks ES, et al., editors. (2005). Advances in Patient Safety: From Research to Implementation (Volume 4: Programs, Tools, and Products). Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2005 Feb.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK20589/.

Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America; Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, editors. To Err is Human: Building a Safer Health System. Washington (DC): National Academies Press (US); 2000. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225182/ doi: 10.17226/9728

Mellor, Ruth M.; Bailey, Sheila; Sheppard, James; Carr, Peter; Quinn, Tom; Boyal, Amunpreet; Sandler, David; Sims, Don G.; Mant, Jonathan; Greenfield; Sheila. Decisions and Delays Within Stroke Patients’ Route to the Hospital: A Qualitative Study.  Annals of Emergency Medicine, March 2015, Volume 65, Issue 3, Pages 279–287.e3.

Mellor, Ruth M.; Sheppard, James P.; Bates, Elizabeth; Bouliotis, George; Janet Jones, Satinder Singh, John Skelton, Connie Wiskin and Richard J McManus. Receptionist rECognition and rEferral of Patients with Stroke (RECEPTS): unannounced simulated patient telephone call study in primary care. Br J Gen Pract 2015 Pages e421-e427, DOI: 10.3399/bjgp15X685621.

Nilsson, Gunnar; Mooe, Thomas; Söderström, Lars; and Samuelsson, Eva. Pre-hospital delay in patients with first time myocardial infarction : an observational study in a northern Swedish population. BMC Cardiovascular Disorders (2016) 16:93; DOI 10.1186/s12872-016-0271-x.

Ramanayake, R. P. J. C., Ranasingha, S., & Lakmini, S. (2014). Management of Emergencies in General Practice: Role of General Practitioners. Journal of Family Medicine and Primary Care, 3(4), 305–308. http://doi.org/10.4103/2249-4863.148089

Posted in artikel ilmiah Tagged with: , , , ,

Patient Involvement dalam Patient Safety

Hingga saat ini, penelitian terkait keterlibatan pasien dalam mencapai keselamatan pasien baik di RS maupun fasilitas kesehatan primer belum menjadi aspek yang banyak diteliti, khususnya di Indonesia. Pasien seringkali masih menjadi aktor figuran dalam film pelayanan kesehatan, padahal sesungguhnya pasien adalah pusat segala aktivitas pelayanan kesehatan ditujukan. Jika kita menggunakan kata kunci “promosi keselamatan pasien terhadap pasien” dalam berbagai bahasa, akan sangat sedikit dijumpai materi promosi maupun metode-metode yang telah digunakan guna membuat masyaakat aware terhadap hak dan kewajibannya dalam patient safety.

Keterlibatan pasien dalam aartian yag lebih luas tidak hanya sekedar membuat mereka tau akan sesuatu. Lebih jauh lagi, involvement di sini juga berart rasa memiliki agar safety goal  ini menjadi tujuan bersama. Pelibatan pasen dapat diupayakan dalam berbagai hal yang mendasar seperti peningkatan literasi kesehatan, mengoptimalkan komunikasi petugas kesehatan terhadap pasien, dan keluarga baik dalam aktivitas pelayanan maupun secara khusus dalam memberikan informed consent. Dalam informed consent yang benar, sesungguhnya pasien dibuat “melek” kesehatan karena dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya mengenai jenis, prosedur, serta risiko atas tindakan yang akan diterima.

Dunia kesehatan belakangan ini juga dibuat lebih opend mind dengan adanya konsep SPEAK UP (baca di sini).  Dalam konsep ini pasien diharapkan lebih aktif dan sadar terhadap kondisinya dirinya dalam pelayanan kesehatan. Konsep ini memang tidak mudah diterapkan, dibutuhkan kesiapan faskes dalam mengakomodasi kebutuhan pasien dalam memberikan informasi secara lebih terperinci, siap menerima kritik dan masukan untuk perbaikan pelayan kesehatan berikutnya.

Prosedur promosi yang klasik seperti video, poster, leflet, banner dan sebagainya nampaknya perlu terus dikembangkan. Pasien dan keluarga perlu tahu dan menjaga keselamatan bersama, tidak hanya hand hygiene dan etika batuk, namun juga mengenai apa-apa yang akan dia dapatkan selama pelayanan/ perawatan kesehatan di RS. Hal tersebut meliputi gelang identitas dan identifikasi pasien, pakaian pasien, risiko jatuh, pemberian obat dan tindakan yang benar, dan lain sebagainya.

Metode-metode yang dikembangkan bersifat tailor made, yaitu menyesuaikan situasi dan kondisi di mana pasien dan faskes berada. Payung hukum seperti kebijakan, panduan, serta SPO terkait perlu disiapkan manajemen agar upaya ini dapat berjalan. Keterlibatan pasien akan bermanfaat dalam bersama-sama menjaga keselamatan dalam pelayanan kesehatan.

Posted in artikel ilmiah Tagged with: , , ,

Faktor Risiko terjadinya Adverse Event di Pelayanan Primer

Kajian tentang keselamatan pasien di Indonesia belumlah banyak dijumpai. Hal ini mterjadi karena masih relatif barunya konsep keselamatan pasien dibahas di berbagai forum fasilitas kesehahatan (faskes) primer serta amsih terbatasnya laporan kejadian keselamatn pasien. Namun demikian, telah banyak dipublikasikan dalam berbagai artikel penelitian di berbagai negara mengenai prevalensi maupun kajian mengenai faktor risiko terjadinya kejadian tidak diinginkan (adverse event) di primary healthcare. Hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi fasiilitias kesehatan di Indonesia agar dapat melakukan upaya pencegahan.

Dalam sebuah penelitian terhadap lebih dari 70.000 pasien pada 457 faskes primer di Inggris (tahun 1999-2008) diadapatkan data insidensi 6.0 adverse events per 1000 orang per-tahun (95% confidence interval [CI] = 5,74 – 6,27), atau setara dengan 8 kejadian per 10.000 konsultasi. Setelah adjustment, geriatri menjadi faktor risiko utama terjadinya adverse event (65–84 tahun, risk ratio [RR] = 5’62; 95% CI = 4,58 – 6,91; P<0,001), disusul dengan seringnya konsultasi (datang ke faskes) , seringnya admisi emergensi, serta multimorbiditas (Tsang et al., 2013).

Pada penelitian lain terkait salah satu aspek keselamatan pasien di Riyadh (2011) oleh Khoja et al. yaitu medication error. Pada penelitian terhadap 5 fasilitias primer milik pemerintah dan 5 milik swasta terhadap lebih dari 5.000 resep secara cross-sectional didapatkan data bahwa terdapat 18,7 % prescribbing error yang potensial menimbulkan harm terhadap pasien. Sebagaimana diketahui bahwa penulisan resep adalah salah satu aspek medical error  yang merupakan penyumbang kesalhan terbesar secara global.

Pada penelitian lain di Malaysia (2012) oleh Khoo et al. terhadap lebih dari 1700 rekam medik pada 12 klinik swasta di Malaysia ditemukan berbagai error. Medical error merupakan salah satu penyumbang terjadinya adverse event pada faskes. Pada penelitian oleh Khoo et al. (2012) tersebut didapatkan data bahwa error yang terjadi meliputi diagnostic error, medication error, investigation error, serta decision making error. Sebanyak 39,9 % berpotensi menyebabkan harm. Adapun masalah krusial yang sangat banyak terjadi adalah tulisan dokter yang tidak dapat terbaca dengan jelas pada hampir seluruh dokumen (98 %). Dari keseluruhan error yang didapatkan tersebut hampir semuanya sebenarnya dapat dicegah (93 %).

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya error adalah hal yang dapat dicegah. Faskes perlu mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mungkin terdapat pada organisasinya serta memodifikasi sistem (struktur dan proses) agar menghasilkan luaran dan dampak yang baik dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.

 

Referensi:

Khoo EM1, Lee WK, Sararaks S, Abdul Samad A, Liew SM, Cheong AT, Ibrahim MY, Su SH, Mohd Hanafiah AN, Maskon K, Ismail R, Hamid MA. (2012). Medical errors in primary care clinics–a cross sectional study. BMC Fam Pract. 2012 Dec 26;13:127. doi: 10.1186/1471-2296-13-127. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23267547.

Khoja T1, Neyaz Y, Qureshi NA, Magzoub MA, Haycox A, Walley T. (2011). Medication errors in primary care in Riyadh City, Saudi Arabia. East Mediterr Health J. 2011 Feb;17(2):156-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21735951

Tsang, C., Bottle, A., Majeed, A., & Aylin, P. (2013). Adverse events recorded in English primary care: observational study using the General Practice Research Database. The British Journal of General Practice, 63(613), e534–e542. http://doi.org/10.3399/bjgp13X670660

Posted in artikel ilmiah Tagged with: , , , , , ,

Patient and Family Engagement (PFE) dalam Meningkatkan Patient Safety di Fasilitas Kesehatan Primer

Tulisan ini disarikan dari laporan AHRQ (Agency of Health Reasearch and Quality) tahun 2017. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa peningkatan peran dan keterlibatan pasien dan keluarga (PFE) dalam pelayanan kesehatan termasuk dalam upaya peningkatan keselamatan pasien dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Hal tersebut didukung oleh banyak laporan penelitian di setting layanan primer.

Peningkatan peran dan keterlibatan pasien ini dilaporkan dalam laman yang berbeda memiliki manfaat baik di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan primer. Oleh karena itu AHRQ (2017) juga menerbitkan pedoman langkah-langkah yang dapat ditempuh guna meningkatkan PFE dalam rangka peningkatan patient safety.

Pada setting pelayanan primer, terdapat 4 strategi intervensi yang diterapkan oleh AHRQ untuk meningkatkan PFE:

  1. Teach Back

Teknik ini dilakukan untuk memastikan bahwa apa-apa yang telah dijelaskan oleh tenaga kesehatan dipahami oleh pasien dan atau keluarganya.

  1. Be Prepared To Be Engaged

Teknik ini merupakan seperangkat toolkit untuk membantu pasien dan keluarga untuk dapat lebih siap dan lebih engaged terhadap medical appointment, yaitu bagaimana agar lebih mempersiapkan diri pada saat appointment dengan tenaga kesehatan, untuk mau berbicara mengungkapkan segala hal terkait riwayat kesehatannya, untuk bertanya, dan untuk mencatat hal-hal penting yang diperlukan.

  1. Medication Management

Strategi ini dilakukan untuk merancang medikasi yang lengkap dan akurat dengan menggunakan brown bag method.  Daftar obat yang lengkap dan akurat merupakan salah satu upaya dalam isu rekonsiliasi dan manajemen obat. Tools ini juga membantu mengiddentifikasi risiko kejadian yang tidak diinginkan seperti over-dosis, under-dosis, missing medication, dan masalah-masalah kontekstial penting dalam keterbatasan kepatuhan minum obat.

  1. Warm Handoff

Handoff dilakukan di depan pasien dan keluarga oelh antar dua orang atau lebih tenaga kesehatan . hal ini dilakukan untuk mencapai oeran yang lebih terbuka dan memungkinkan pasien dan keluarga mendengar dan mengkalrifikasi pertukaran  informasi yang terjadi.

Di Indonesias, berbagai upaya terus digulirkan termasuk akreditasi faskes primer serta berbagai pelatihan di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu hal yang belum menjadi perhatian fasilitas kesehatan terutama faskes primer seperti puskesmas adalah melibatkan pasien dan keluarga dalam pelayanan guna meningkatkan patient safety.

 

REFERENSI:

AHRQ, 2017, Guide to Improving Patient Safety in Primary Care Settings by Engaging Patients and Families. Diakses dari https://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/patient-family-engagement/pfeprimarycare/index.html pada 27 Mei 2017.

Posted in artikel ilmiah Tagged with: , , ,

To Err Is Human: Membangun Keselamatan Pasien di Fasilitas Kesehatan

To Err Is Human: Building A Safer Health System adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh oleh The Committee of Quality and Healthcare, Institute of Medicine pada tahun 1998. Naskah ini nampaknya sangat menggugah dan menginspirasi akademisi maupun pemegang kebijakan sistem kesehatan di berbagai belahan dunia. Sejak naskah tersebut diterbitkan, berbagai program dan penelitian terus dilakukan guna memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang ada.

Masyarakat dunia kesehatan makin menyadari bahwa kesalahan medis tidak selalu disebabkan oleh kesalahan ansich manusia. Manusia di manapun berada sangat mungkin melakukan kesalahan. Maka, sudah selayaknya bagi suatu organisasi kesehatan untuk menciptkan suatu sistem yang dapat mencegah kesalahan akibat human error. Organisasi kesehatan juga harus menghapus budaya blaming sehingga memungkinkan setiap orang dapat belajar dari kesalahan yang pernah terjadi dan mencegah kesalahan itu terulang kembali. Belajar dari kesalahan jauh lebih efektif untuk memperbaiki sistem dibanding menyalahkan orang yang terlibat dalam suatu kesalahan.

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang lebih aman artinya adalah membangun desain proses pelayanan yang memastikan bahwa pasien aman dari segala jenis kecelakaan selama atau terkait dengan mendapat pelayanan kesehatan. Pendekatan yang komprehensisf diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Keterlibatan pemerintah, organisasi kesehatan, masyarakat, pasien, dan keluarga juga diperlukan untuk bersama-sama mebangun budaya keselamat pasien.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa, keberhasilan membangun budaya keselatan pasien akan tercapai jika terdapat faktor-faktor pendukung yangs aling berinteraksi. Faktor internal organisasi kesehatan dan eksternal berinteraksi satu sama lain. Faktor eksternal meliputi ketersediaan materi dan alat untuk meningkatkan keselamatan pasien, kepemimpinan profesional yang kuat dan nyata, inisiasi legislatif dan regulasi yang ada, serta permintaan yang terus meningkat dari pelanggan terhadap keselamatan pasien.Adapun faktor internal organiasai terdiri dari kepemimpinan, budaya organisasi untuk mengenali dan belajar dari kesalahan, serta program keselamatan pasien yang efektif. Dari keseluruhan faktor tersebut, motivasi intrinsik dari provider pelayanan kesehatan adalah yang paling menentukan.

Dalam laporan tersebut, IOM merekomendasikan 4 pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan budaya keselamatan pasien.

  1. membangun fokus nasional untuk menciptakan kepemimpinan, penelitian, alat, protokol, dan lain-lain untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan pasien
  2. mengidentifikasi dan belajar dari kesalahan melalui pelaporan yang segera baik atas instruksi maupun voluntir
  3. meningkatkan standar dan ekspektasi utnuk perbaikan keselamatan pasien melalui berbagai program yang melibatkan organisasi, kelompok purchasers, dan kelompok-kelompok profesional
  4. menciptkan sistem keselamatan di dalam organisasi pelayanan kesehatan dengan mengimplementasikan praktik-praktik yang aman dalam setiap pelayanan.

Referensi:

Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and Molla S.
Donaldson, Editors. (2000). To Err Is Human: Building a Safer Health System. Committee on Quality of Health Care in America, Institute of Medicine.  Diakses dari http://www.nap.edu/catalog/9728.html pada 28 April 2007.

Posted in artikel ilmiah Tagged with: , ,

Delays In Treatment: Masalah dalam Patient Safety

Patient safety merupakan isu global dalam upaya pencapaian mutu pelayanan kesehatan. Kajian mengenai patient safety terus berkembang dalam berbagai aspek pelayanan baik yang berhubungan langsung maupun tidak dengan dengan pasien. Selain upaya pencegahan infeksi, identifikasi pasien, identifikasi risiko jatuh, pengelolaan obat, safe surgery, dan lain sebagainya, kini upaya pencegahan keterlambatan penatalaksanaan (delays in treatment) juga menjadi perhatian dan diteliti di berbagai bidang ilmu kedokteran maupun manajemen pelayanan kesehatan.

Menurut JCI (Joint Commission International, 2015), a delay in treatment adalah suatu kondisi di mana pasien tidak mendapatkan penatalaksanaan – baik itu pengobatan, pemeriksaan laboratorium, terapi fisik, atau berbagai jenis penatalaksanaan lain – yang seharusnya telah dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu.

Pada tahun 2014, Joint Commission’s Office of Quality and Safety menganalisis 73 kasus sentinel yang merupakan akibat dari delays in treatment. Dari seluruh kasus tersebut, 48 orang meninggal dunia. Pada tahun 2010-2014 didapatkan 522 kejadian sentinel terkait delays in treatment. Sejumlah 415 orang meninggal dunia, 77 orang kehilangan fungsi tubuh permanen, dan 24 kasus mengalami tambahan perawatan yang tidak diharapkan seperti pemanjangan lama rawat inap. Dalam studi AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality, 2009) juga didapatkan 28 % dari 583 kesalahan diganosis adalah mengancam jiwa atau menyebabkan kematian atau cacat permanen.

Penyebab utama dalam analisis akar masalah pada 73 kasus sentineld i atas meliputi assessment yang tidak adekuat, buruknya planning¸ kegagalan dalam komunikasi, dan faktor manusia. Kesempatan yang hilang pada kasus deays in treatment  dapat berasal dari faktor-faktor kognitif atau sistemik, atau mungkin dapat dikaitkan dengan faktor-faktor yang mencolok seperti lapses/ penyimpangan dalam akuntabilitas atau bukti yang nyata adanya kelalaian dari tanggung jawab. Penyebab-penyebab mungkin termasuk sistem penjadwalan yang buruk, jumlah staf yang kurang, buruknya komunikasi, salah diagnosis, dan lain-lain (JCI, 2015).

Sebuah artikel jurnal mengajukan pendekatan system-centric dibandingkan physician-centric untuk mendiagnosis suatu kesalahan yang mungkin terjadi terhadap faktor-faktor di luar kontrol dokter atau ketika kinerja klinisi bukan menjadi faktor kontributor (JCI, 2014).

Berbagai langkah safety perlu ditempuh:

  1. Mencegah cognitive shortcut
  2. Meningkatkan teknologi informasi kesehatan misalnya untuk rekam medis, penjadwalan, call back system, dan sebagainya untuk memastikan akurasi dan komunikasi yang tepat waktu
  3. memasukkan ceklis diagnosis ke dalam rekam medis elektronik
  4. mengkampanyekan komunikasi antar provider
  5. memperkuat leadership dalam membangun pemecahan masalah
  6. Memfokuskan perhatian organisasi dalam penjadwalan dan meminta pemeriksaaan dan melaporkan hasil pemeriksaan
  7. meningkatkan askses untuk perawatan
  8. meningkatkan penggunaan metode komunikasi yang terstandar seperti SBAR (Situation Background Assessment Recommendation)
  9. Menjaga level staffing yang adekuat
  10. Meningkakan keterlibatan pasien dan keluarga, misalnya dengan menerapkan The Joint Commission’s Speak Up:
    • Speak up if they have questions or concerns
    • Pay attention to the care they receive
    • Educate themselves about their illnesses
    • Ask a trusted family member or friend to be their advocate
    • Know the medicine they receive
    • Use hospitals, clinics and surgery centers th have been carefully checked out
    • Participate in all decisions about their care

 

REFERENSI:

Schiff GD, et al.: Diagnostic Error in Medicine: Analysis of 583 Physician-Reported Errors. Archives of Internal Medicine. 2009;169(20):1881-1887 http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1108559

The Joint Commission. (2014). Addressing Diagnostic Error. The Challenge for Health Care Organizations. Journal on Quality and Patient Safety: Volume 40 Number 3, March 2014

The Joint Commission. (2015). Preventing delays in treatment. Quick Safety Issue Nine, January 2015. Diakses pada 27 April 2017 dari https://www.jointcommission.org/assets/1/23/Quick_Safety_Issue_Nine_Jan_2015_FINAL.pdf.

Posted in artikel ilmiah Tagged with: , , ,

Faith and Religion dalam Patient Empowerment

Patient Empowerment melibatkan berbagai aspek dalam diri pasien untuk mencapai perubahan perilaku, emosi, dan sikap. Penerimaan pasien terhadap penyakitnya dalam berbagai penelitian menunjukkan pengaruh yang positif terhadap ketiga hal tersebut.

Pasien-pasien long term care seperti diabetes, gagal ginjal, stroke, DM, dan kanker membutuhkan penerimaan atas penyakitnya agar menimbulkan optimisme dan semangat dalam perbaikan perilaku. Pasien dengan fatalistic beliefs yang menyakini bahwa penyakit adalah hukuman dari Tuhan atau sebagai kutukan dari Tuhannya biasanya akan mengalami kesulitan dalam perubahan perilaku.

Hubungan dengan Tuhan atau penerimaan terhadap penyakit ini berhubungan dengan self efficacy. Pasien dengan fatalistic belief umumnya memiliki self efficacy yang rendah. Pasien dengan self efficacy yang rendah perlu dilakukan pendekatan tersendiri. Pendekatan kulturan, moral, dan agama pada umumnya dapat meingkatkan kepercayaan diri pasien utnuk dapat mengelola diri dan penyakitnya.

 

Bersambung…

 

Referensi:

Omu O,  Reynolds F , 2014, Religious faith and self-efficacy among stroke patients in Kuwait: health professionals’ views, Disabil Rehabil. 2014;36(18):1529-35, diakses dari https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24564360 pada 28 Februari 2014.

Posted in artikel ilmiah

Patient-Empowerment 2 – Pendekatan dalam Perubahan Perilaku yang Menyeluruh

Patient Empowerment menggeser paradigma bahwa pada kenyataannya pasien tidak cukup hanya diberi pengetahuan melainkan harus ditingkatkan kapasitasnya untuk dapat terliabt langsung, dan memiliki autonomi lebih terhadap perawatan kesehatan yang didapatnya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tidak selalu berpengaru terhadap perubahan perilaku, maka pendekatan peningkatan pengetahuan ansich tidaklah cukup dalam mengelola kasus pasien hingga tuntas. Pasien harus memiliki kapasitas berupa pengetahuan serta akses yang cukup agar dapat memilih dan turut mencapai sasarana atau tujuan dalam perawatan kesehatannya.

Jones dan Meleis (1993) dalam Lau (2002) menjelaskan konsep dasar empowerment yang komprehensif. Empowerment mencakup pengenalan terhadap proses sosial yang berjalan, promosi, dan meningkatkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalahnya, dan menggerakkan sumberdaya yang diperlukan untuk menontrol kehidupannya sendiri.

Dalam implementasinya, patient empowerment sering mengalami berbagai kendala. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran dan keterbatasan waktu tenaga kesehatan untuk melibatkan pasien dalam manajemen terapinya, serta kurang siapnya pasien dan keluarga untuk berdaya terutama dalam hal pengetahuan.

Pendekatan empowerment sebenarnya melibatkan fasilitasi dan pemberian dukungan kepada pasien untuk merefleksikan pengalamannya dalam menghadapi penyakitnya.  Self reflectionyang terjadi dalam hubungan petugas kesehatan dan pasien dicirikan dengan adanya keamanan psikis, kehangatan, kolaborasi, dan respek satu sama lain sebagai dasar untuk mencapai perubahan perilaku, emosi, dan sikap pasien yang positif bersifat self-directed. Refleksi ini pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang baik atas segala keputusan dan manajemen terhadap penyakit yang diambilnya (Lau, 2002).

Patient empowerment masih dianggap sebagai pendekatan paling komprehensif dalam membantu pasien mengatasi masalah penyakit kronis seperti kanker, diabetes melitus, gagal ginjal dan sebagainya. Pendekatan ini diperlukan mengingat pasien-pasien long term care tersebut membutuhkan perubahan perilaku dan emosi serta konsistensi dalam manajemen penyakitnya.

 

Referensi:

TDH Lau, 2002, Patient empowerment—a patient-centred approach to improve care, Hong Kong Med J Vol 8 No 5 October 2002, diakses dari http://www.hkmj.org/system/files/hkm0210p372.pdf pada 28 Februari 2016.

Posted in artikel ilmiah

Standar Akreditasi RS Syariah

Kepedulian terhadap penerapan syariah Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk pelayanan rumah sakit makin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan telah disusunnya standar akreditasi rumah sakit syariah oleh MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia). Standar akreditasi dan sertifikasi syariah ini selanjutnya telah di-pilot project-kan baik di RS besar maupun kecil serta ditindaklanjuti oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) terkait konsultasi dan sertifikasi.

Masyhudi (2015) menyampaikan bahwa penyusunan akreditasi syariah RS ini memelikiki beberapa tujuan. Beberapa tujuan utama akreditasi syariah RS adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan Islami di Rumah Sakit Islam, menjadi sarana transformasi dakwah Islam di Rumah Sakit memberikan jaminan kepada stakeholders bahwa pengelolaan manajemen maupun pelayanan pasien dilaksanakan berdasarkan prinsip syari’ah, serta memberikan pedoman bagi Pemilik dan Pengelola rumah sakit dalam pengelolaan rumah sakit Islam sesuai prinsip syari’ah.

Akreditasi RS syari’ah bukanlah tandingan dari akredtasi RS versi KARS maupun JCI. Akreditasi syari’ah merupakan upaya pemenuhan kebutuhan umat Islam dan stakeholder terhadap jaminan penyelenggaraan dan pelayanan yang berbasis syari’ah. Hal ini sesuai dengan acuan umum shari’ah compliance hospital (Kamaruzzaman, 2013 cit. Zulkifly, 2015) yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

  1. Proses manajemen yang berkualitas
  2. Manajemen keuangan dengan prinsip syari’ah
  3. Fasilitas yang adekuat untuk pelayanan pasien yang bermutu
  4. Fasilitas dan kebijakan yang adekuat untuk menjamin pasien dan staf menjalankan ibadah (meliputi ibadah ritual) maupun aturan Islam lain (seperti pakaian yang menutup aurat)
  5. Halalnya seluruh produk (Makanan dan obat) dan prosedur yang diselenggarakan
  6. Seluruh prosedur terutama prosedur perawatan pasien harus mengakomodasi kebutuhan syari’ah
  7. Memiliki panduan untuk mengelola pasien muslim maupun non-muslim
  8. Memiliki staf terlatih untuk memberikan nasihat kepada pasien muslim terkait kewajiban ibadah dan rukhsah yang diberikan
  9. Memiliki lembaga ahli untuk memberikan advise terkait penyelenggaraan manajemen RS yang sesuai syari’ah
  10. Memiliki proses assessment yang reguler termasuk umpan balik klien untuk memastikan pelaksanaan syari’ah.

Masyhudi (2016) menjelaskan bahwa rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang seluruh aktivitasnya berdasar pada Maqashid – al Syariah – al Islamiyah. Hal ini berarti bahwa RS syari’ah harus menurut agama (khifdz ad-diin), memelihara jiwa (khifdz an-nafs), memelihara keturunan (khifdz an-nasl), memelihara akal (khifdz al-aql), dan memelihara harta (khifdz al-mal).  Dalam  penyusunan Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syari’ah mengacu pada standar akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit yang  kemudian ditambahan unsur – unsure syariah di dalamnya. Standar dalam  Sertifikasi Rumah Sakit Syariah  terdiri dari  5 Bab dengan 50 Standar dan 161  elemen penilaian yang dibagi sebagai berikut :

No Bab Standar Elemen Penilaian
1 Hifz  Al – Din 32 108
2 Hifz  Al – Nafs 6 17
3 Hifz  Al – Aql 6 18
4 Hifz  Al Nasl 2 7
5 Hifz  Al – Maal 4 11

Dalam Sertifikasi Rumah Sakit Syariah  edisi 1437 H, pada masing – masing  bab dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Standar yang mengatur pada aspek manejemen dan kelompok standar yang mengatur pada aspek pelayanan rumah sakit syari’ah Masyhudi (2016). Standar Syariah dalam aspek manajemen  meliputi penilaian  tentang :

  1. Standar Syariah Manejemen Organisasi (SSMO)
  2. Standar Syariah Modal Insani (SSMI)
  3. Standar Syariah Manajemen Pemasaran (SSMP)
  4. Standar Syariah Manajemen Akuntansi dan Keuangan (SSMAK)
  5. Standar Syariah Manajemen Fasilitas (SSMF)
  6. Standar Syariah Manajemen Mutu (SSMM)

 Standar Syariah dalam aspek pelayanan meliputi penilaian tentang:

  1. Standar Syariah Akses pelayanan dan kontinuitas (SSAPK)
  2. Standar Syariah Asesmen Pasien (SSAP)
  3. Standar Syariah Pelayanan Pasien (SSPP)
  4. Standar Syariah Pelayanan Obat  (SSPO)
  5. Standar Syariah Pelayanan dan Bimbingan Kerohanian (SSPBK)
  6. Standar Syariah Pendidikan Pasien dan Keluarga (SSPPK)
  7. Standar Syariah Pencegahan dan Pengendalian infeksi (SSPPI)

penjelasan mengenai masing-masing standar akan dibahas dalam artikael berikutnya.

Referensi:

Zulkifly, Ahmad Hafiz, 2014, ‘IIUM Teaching Hospital: the way forward?’ The International Medical Journal Malaysia Volume 13 Number 1, June 2014. Diakses dari http://iiumedic.net/imjm/v1/download/Volume%2013%20No%201/IMJM%20Vol%2013%20No%201%20p01-02%20(Editorial).pdf  pada 31 Januari 2016.

Masyhudi AM, 2015, ‘konsep akreditasi internasional rumah sakit syariah, (berdasar pengalaman RSI Sultan RSI Sultan RSI Sultan RSI Sultan Agung Semarang),’ dalam Workshop “Rumah Sakit Syari’ah dengan Akreditasi Akreditasi Akreditasi Akreditasi Internasional Internasional Internasional Internasional dalam Menghadapi Menghadapi Menghadapi Menghadapi Era JKN”, Bandung 9-11 April 2015. Diakses dari http://www.mukisi.com/download/item/download/44_c0bc6ec8e5b7db7da17cb604a2bcb43b pada 31 Januari 2016.

Masyhudi AM, 2016, Pengalaman MUKISI dalam penerapan Rumah Sakit Syariah, diakses dari http://www.mukisi.com/artikel/item/242-pengalaman-mukisi-dalam-penerapan-rumah-sakit-syariah pada 31 Januari 2016.

Posted in artikel ilmiah
Top